oleh

Tidak Di Fasilitasi Hearing, Ketua LPM Sebut Ketua BPD Desa Semaya Tidak Paham Birokrasi

Reporter: Ibrahim

LOMBOK TIMUR – Simpang siurnya informasi mengenai penggunaan dana Bumdes di Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, membuat ketua Lembaga dan Pemuda (LPM ) Desa Semaya bertanya tanya, bagaimana sebenarnya pengalokasian dana tersebut, apakah sesuai aturan yang baerlaku atau belum.

Untuk mengetahui kebenarannya, Heri Padli selaku Ketua LPM Desa Semaya mengirimkan surat meminta agar difasilitasi Hearing atau rapat dengar pendapat di Kantor Desa Semaya.

Dalam surat tersebut, Heri meminta bertemu dengan ketua Bumdes dan Ketua BPD beserta jajaran untuk melakukan Hearing.

Heri sudah 2 kali mengirimkan Surat. Kata Heri, Surat pertama tidak mendapatkan respon dari pihak terkait. Lalu Heri melayangkan surat ke dua yang di tembuskan ke Kecamatan Sikur pada tanggal 4/11/20.

Baca juga:

Ketika di temui awak media Kamis, (19/11), Heri menjelaskan surat keduanya di respon sama pihak desa, namun jawabanya cukup bijaksana dan mereka tidak bersedia memberikan jawaban atas permintaan kami, mereka malah meminta legalitas kami di Lembaga. Ini menunjukkan bahwa ketua BPD Desa Semaya tidak paham birokrasi.

“Kalaupun, kami tidak ada legalitas di lembaga, apakah kami masyarakat biasa tidak boleh tau mengenai pemerintah desa kami?, apakah kami tidak boleh tau bagaimana perkembangan dana bumdes yang katanya itu untuk masyarakat?” Kata Heri.

Tonton Juga:

Camat Sikur Berkunjung Ke Desa Semaya

Camat Sikur Berkunjung ke Desa Semaya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed