oleh

Terkait Pro kontra Rencana Penambangan Emas PT GMC di Bayah, Ini Tanggapan Kadis DPMPTSP Lebak

LEBAK – Menanggapi viralnya pro kontra rencana aktifitas penambangan emas dasar laut oleh PT Graha Makmur Coalindo (GMC) di Perairan Laut Jawa Selatan, tepatnya di Pantai Bayah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lebak, Yosef M Holis menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lebak tidak ikut terlibat dalam proses perijinan pertambangan di bawah laut tersebut sejak tahun 2015.

Dijelaskan Yosef, sesuai regulasi yang baru , kawasan pantai 0 – 4 mil dari bibir pantai bukan kewenangan kabupaten, melainkan kewenangan provinsi. Artinya, wilayah laut bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak.

” Iya dari tahun 2008 untuk KP (kuasa pertambangan) ada dari KPPT. Cuma untuk IUP OP dan AMDAL itu oleh provinsi. Kan yang jadi pembahasan utama itu IUP OP dan AMDAL, dan berdasarkan aturan baru nol sampai 4 mil laut sudah kewenangan provinsi, jadi kab. Lebak tidak lagi terlibat sejak 2015 ,” jelas Yosef.

Kata dia, beda halnya dengan pertambangan pasir, kendati sudah menjadi kewenangan provinsi, namun masih ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemkab Lebak.

Baca juga:

“Kita (Pemkab Lebak) sama sekali tidak terlibat mengeluarkan surat rekomendasi atau apa pun namanya, sama sekali tidak ada. itu adanya di Dinas Perijinan Provinsi,” tandasnya, Selasa (24/11)

Sebelumnya, di media sosial, aktivis Kabupaten Lebak Aziz Hakim, dalam sebuah postingan di akun facebook, mempertanyakan sikap Ketua HNSI kec Cihara, yang mau membubuhkan tandatangan memyetujui aktifitas PT GMC.

TONTON VIDEO ABUYA MUHTADI AJAK MASYARAKAT BANTEN PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Menurutnya penandatanganan surat persetujuan tersebut, terlalu cepat percaya dengan kompensasi yang dijanjikan perusahaan PT GMC, tanpa mengkaji terlebih dahulu dampak dari penambangannya.

Baca selanjutnya>>>

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed