oleh

Dikonfirmasi Soal Kasus Dugaan Korupsi, Kakanwil Kemenag Banten Belum Bisa Dikonfirmasi, Kontak Wartawan Diblokir

LEBAK – Kembali upaya untuk mendapatkan konfirmasi yang dilakukan wartawan beritadesa (Top Garda Media Grup) kepada Kepal Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Banten, Bazari Syam tidak mendapat respon, Selasa (5/1/2020)

Konfirmasi tersebut terkait adanya elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Aspiratif (Komunas) yang akan melayangkan surat permintaan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensupervisi kasus dugaan korupsi di Kantor Wilayah Kemenag Banten yang kasusnya sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Tidak meresponnya Kakanwil Kemenag Banten juga pernah terjadi pada saat wartawan Top Grup Media meminta konfirmasi pada bahan berita yang memyangkut sanksi penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun yang dijatuhkan kepadanya oleh Menteri Agama. Konfirmasi ini dilakukan pada 6 September 2020. Bahkan, nomer yang aktif dan sudah dipastikan sebagai nomer yang bersangkutan dan sebelum membaca pesan permintaan konfirmasi dengan tanda centang biru langsung memblokir.

BACA JUGA :

Sebelumnya diberitakan, Elemen masyarakat Banten yang berhimpun dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Komunitas Aspiratif (Komunas) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten atas perkara dugaan korupsi Kemenag Banten yang sedang diproses Kejati Banten sejak Oktober 2020 silam. ini disampaikan Ketua Komunas dalam komfrensi pers di Sekretariat Komunas, Jl. R. Denda Kusuma, Lebak, Banten, Sabtu (2/1/2021)

Dikatakan Ketua Komunas, Dede Suherli, tujuan surat permintaan agar KPK melakukan Supervisi kepada Kejati Banten atas perkara tersebut agar proses hukumnya bisa segera dituntaskan.

Dijelaskan Ketua Komunas, Dede Suherli, Komunas bukan pada kapasitas mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, karena pihaknya percaya Kejaksaan Tinggi Banten sudah profesional memproses perkara ini.

Namun kata dia, untuk lebih mempercepat proses hukumnya dan agar segera ada kepastian status hukum pada pihak yang terkait dengan perkara ini serta dengan mengedepankan azas Praduga Tak Bersalah.

“Komunas memandang perlu adaya Supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Banten,” kata Ketua Komunas, Dede Suherli didampingi beberapa pengurus lainnya dalam konfrensi pers yang dihadiri beberapa aaak media tersebut.

Lanjut dia, perkara yang sudah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Banten tersebut berkaitan dengan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan SK Menteri Agama yang memberikan sanksi penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun Kepala Kakanwil Kemenag Banten, Bazari Syam karena dinyatakan bersalah atas dugaan rekuitmen petugas haji dan pengangkatan pejabat dan pengawas yang tidak sesuai prosedur serta terindikasi gratifikasi.

“Seperti diketahui dari diberbagai pemberitaan dan sudah menjadi konsumsi publik, bahwa Kejaksaan Tiinggi Banten telah melakukan pemeriksaan dan memangil lebih dari 14 saksi untuk dimintai keterangan oada bulan Oktober 2020, termasuk memeriksa Kepala Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam dan beberapa pejabat lainnya di lingkungan Kemenag Banten serta Kepala Madrasah Penerima Bantuan, ” jelas dia sambil menunjukkan kliping pemberitaan beberapa media di Banten.

Dasar Hukum Supervisi KPK

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed