oleh

Boleh BPD Jadi TPK Desa ?

Simak Jawabannya

REDAKSI – Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, boleh tidak anggota atau ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) duduk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ?

Ace Sumiarsa Ali, seorang pemerhati desa, kepada beritadesa menjelaskan, sebelum melihat bisa tidaknya BPD rangkap sebagai TPK, maka penting diketahui aturan yang berlaku terkait desa.

Dijelaskan Ace, pada pasal 1 angka 4 UU 6/2014 disebutkan
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BACA JUGA : Menengok Musyawarah Perencanaan Desa Meyano Das Kec. Kormomolin Tanimba

Maka kata Ace, Pemerintah Desa dan BPD merupakan mitra dan memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Lanjut dia, contoh dari kedudukan yang sama tersebut adalah Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa. Ini tertuang dalam pasal 1 angka 7 dan Pasal 55 huruf a UU 6/2014.

Yang kaitan boleh tidaknya BPD rangkap jadi TPK, kata Ace, di Pasal 55 UU 6/2014 huruf c jelas berbunyi BPD berfungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, Pengadaan barang jasa di Desa yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 52 ayat (1) Kepala Desa selaku Koordinator Kegiatan Pembangunan Desa adalah salah satu tolak ukur dari kinerja Kepala Desa.

TONTON JUGA :

BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA >>>>>

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed