oleh

Berlangsung Alot, Musyawarah Penyusunan Draf Perdes Lumasembu Ditunda

Reporter: Damian

Kepulauan Tanimbar – Desa Lumasebu Selenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan DRAF Rancangan Perdes Kewenangan.

Pembahasan Draf Perdes tersebut sangat alot karena belum adanya kesamaan persepsi antara BPD, Pemdes,dan masyarakat tentang adat istiadat di Desa itu. Sampai berita ini dimuat, belum ada penyelesaian Draf dimaksud, dan ditunda pembahasannya minggu depan.

Musyawarah Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa, Desa Lumasebu, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Propinsi Maluku berlangsung di Balai Desa setempat, Selasa 21 October 2020.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Camat Kormomolin, Franklin G.Labombir.

Dalam pesan pembukanya, Franklin sangat berharap agar Musdes ini sungguh sungguh diikuti dengan serius oleh peserta, agar hasilnya maksimal.

“Saya tegaskan untuk para peserta yang hadir, agar mengikuti kegiatan sampai selesai, karena ini bicara masa depan Desa Lumasebu melalui Perdes tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local Desa, tegas Franklin.

Kpala Desa Lumasebu, Frederikus Fatlolon, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembahasan Perdes Kewenangan ini, sangat bermanfaat bagi desa nya.

“Saya bersama stakeholder terkait akan menyelenggarakan draft ini sampai selesai.” Kata Frederikus.

Salah satu narasumber yang hadir Edwin Nurdin (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat), Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa “P3MD” Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam paparan materinya secara panel menegaskan bahwa Musdes penyusunan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal berskala Desa, sangat penting agar mendapatkan masukan-masukan dari peserta untuk memboboti isi dari draft Perdes.

“Ini merupakan langkah awal dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, tegas Edwin.

Salah seorang peserta yang hadir, Jhonias Labombir, sangat berharap agar penyusunan draf Rancangan Perdes ini memperhatikan hal hal yang sangat sensitif seperti batas wilayah antar desa

Kata Jhonias materi ini sangat bermanfaat bagi desa kami agar hal hal yang selama ini tidak dapat diatur seperti parkiran lokasi wisata, retribusi kios kios yang ada, dengan perdes Kewenangan berskala Lokal Desa, kami dapat mengatur dan dapat mendatangkan pendapatan Asli Desa (PAD).

Untuk diketahui musyawarah pembahasan Draf Perdes Kewenangan didasari pada Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor. 10 tahun 2020. tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh wakil masyarakat dengan jumlah peserta yang hadir 52 orang, laki-laki: 35 orang, perempuan : 16 orang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed